Mengantisipasi Ancaman Di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) I Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Abstract

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan bentuk pengakuan internasional atas status Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state), sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Selain memberikan keuntungan secara politis dan ekonomis, penetapan ALKI tersebut juga berpotensi menimbulkan ancaman, terutama berupa pelanggaran wilayah udara Republik Indonesia, sehingga diperlukan upaya antisipatif yang melibatkan seluruh komponen pertahanan nasional. Berdasarkan laporan yang didapatkan dari Kohanudnas, Koarmada I, dan Koopsau I, hingga saat ini masih terdapat potensi ancaman yang terjadi di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia, terutama di ALKI I, yang merupakan salah satu jalur perhubungan utama internasional yang menghubungkan Australia dengan Asia ataupun Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Di satu sisi, kita semua menyadari bahwa, apabila Pemerintah Indonesia membiarkan pelanggaran-pelanggaran di wilayah udara nasional tersebut terjadi, maka lama kelamaan Republik Indonesia sebagai negara berdaulat yang memiliki kewenangan untuk mengatur ruang udaranya sesuai dengan hukum internasional akan kehilangan wibawa dan kedaulatannya. Namun, di sisi lain kita juga melihat kenyataan bahwa antisipasi ancaman udara tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan Alutsista Sistem Pertahanan Udara Nasional. Dalam naskah ini akan disampaikan hasil kajian dan beberapa saran untuk mengoptimalkan sistem pertahanan udara nasional, guna mengatasi potensi ancaman udara yang diperkirakan akan terjadi di wilayah udara Republik Indonesia di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia.